Sumber foto: AFP/TRACEY NEARMY
GILA KIU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan LKPP tepat waktu.
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II Serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).
Jokowi mengaku bersyukur pemerintah pusat telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Jokowi mengatakan, WTP tahun 2020 merupakan pencapaian terbaik di tengah tahun yang berat, ketika pemerintah bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19.
"Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian, WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan gelar WTP bukanlah tujuan akhir. Pasalnya, pemerintah ingin uang rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.
“Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik2nya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yg dibelanjakan betul2 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas LKPP.
“Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP kita,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta jajarannya sampai dengan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK.
“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujarnya.
BPK RI, Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Termasuk pemeriksaan, kata Agung, di tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator jasa subsidi.
“Rincian opini terhadap LKKL dan LKBUN adalah dua kementerian/lembaga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 84 LKKL atau LKBUN mendapatkan WTP. Dari hasil pemeriksaan LKPP dari hasil konsolidasi 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP,” kata Agung dalam sambutannya.
0 Comments