Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
GILA KIU - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, berdasarkan hasil penelitian, kawasan Pantai Pacitan, Jawa Timur berpotensi diterjang tsunami setinggi 28 meter dengan perkiraan waktu tiba sekitar 29 menit.
"Adapun tinggi genangan di darat berkisar sekitar 15-16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4-6 kilometer dari bibir pantai," kata Dwikorita dalam keterangannya, Minggu (12/9/2021), seperti dikutip ANTARA.
Oleh karena itu, Dwikorita mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mempersiapkan skenario terburuk untuk menghindari dan mengurangi risiko gempa dan tsunami yang mengintai di pantai selatan Jawa, akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.
Warga pesisir harus segera mengungsi ke dataran tinggi jika merasakan guncangan gempa
Sebelumnya dalam simulasi menghadapi potensi bencana, Dwikorita bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji melakukan verifikasi zona bahaya dan mengikuti jalur evakuasi bencana.
Dengan skenario ini, kata Dwikorita, masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih secara rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri jika menerima Peringatan Dini Tsunami maksimal 5 menit setelah gempa terjadi.
Masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir harus segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, jika merasakan guncangan gempa yang besar.
“Untuk masyarakat yang berada di pantai, tidak perlu menunggu perintah, aba-aba, atau sirine, segera lari karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit, sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh,” ujarnya.
Masyarakat harus berlatih untuk bersiap menghadapi skenario terburuk
Dwikorita mengatakan yang disebut skenario artinya masih berpotensi terjadi atau bahkan tidak terjadi. Namun, masyarakat dan pemerintah daerah harus siap dengan skenario terburuk.
Artinya, lanjut Dwikorita, jika masyarakat dan pemerintah daerah siap, jumlah korban jiwa dan kerugian materil bisa diminimalisir.
Dengan skenario terburuk ini, lanjutnya, pemerintah daerah bersama masyarakat bisa lebih mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih komprehensif.
“Jika masyarakat terlatih maka tidak ada istilah gugup dan gagap saat bencana terjadi. Begitu gempa terjadi, baik masyarakat maupun pemerintah sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas tersebut,” tegasnya.
Hingga saat ini, kata Dwikorita, belum ada teknologi atau negara manapun di dunia yang dapat memprediksi kapan gempa dan tsunami akan terjadi secara tepat dan akurat, lengkap dengan perkiraan tanggal, waktu, lokasi, dan magnitudo gempa. Semua masih sebatas kajian berdasarkan salah satunya adalah sejarah gempa di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah harus menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara
Sementara itu, BMKG memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan menambah jalur evakuasi lengkap dengan rambu-rambu dari zona merah hingga zona hijau.
Mengingat luasnya zona rawan (zona merah) dan pemukiman padat penduduk, pemerintah daerah diminta lebih cermat dan tepat dalam menghitung jumlah dan lokasi jalur evakuasi yang dibutuhkan.
Pertimbangannya adalah jarak menuju lokasi evakuasi, waktu datangnya gelombang genangan tsunami, kelayakan rute, serta mempersiapkan mekanisme dan infrastruktur evakuasi secara tepat.
Pemerintah daerah, lanjut Dwikorita, juga perlu mempersiapkan secara khusus sarana dan prasarana evakuasi bagi lansia dan difabel. Selain itu, masyarakat juga harus terus diberikan edukasi tentang potensi bencana dan cara penanggulangannya.
“Saya rasa perlu juga disiapkan semacam Tempat Evakuasi Sementara (TES) ataupun Tempat Evakuasi Akhir (TEA), sebagai tempat penampungan khusus bagi warga yang mengungsi dengan ketersediaan stok/cadangan logistik yang memadai,” ujarnya.
0 Comments